Purwanti, Imik (2012) Evaluasi terhadap peran inspektorat daerah sebagai auditor internal dalam membantu terwujudnya Good Governance pada Pemerintah Kota Blitar. Sarjana thesis, STIE Kesuma Negara Blitar.
|
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Download (714kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (641kB) | Preview |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
||
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB) |
||
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
||
|
Text
BAB 5.pdf Download (431kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (146kB) | Preview |
Abstract
Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Kcuangan (BPK). Sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab, pemerintah daerah yang mengeluarkan harus secara eksplisit menyatakan dalam surat pemyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intem yang memadai. Inspektorat Dacrahsebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Blitar berkewajiban untukmelakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangkameyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Dacrah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik (good governance).Reviu LKPD yang dilakukan olch Inspektorat Daerah dilakukan dalam 3 tahapan sebagai berikut yaitu : Pelaksanaan Reviu, (3) Pelaporan Reviu. Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dilakukan dengan melakukan pendampingan dari BPKP karena sumber daya aparatur yang ada di Inspektorat Dacrah belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Agar reviu yang dilakukan olch Inspektorat Dacrah bisa berjalan secara efektif, maka kinerja Inspektorat Daerah perlu ditingkatkan agar kualitas hasil reviu yang dilakukan bisa memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah, sehingga diharapkan dapat membantu terwujudnya good governance pada Pemerintah Kota Blitar. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pengawasan yang cfektif tersebut maka diperlukan langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan yang ada pada Inspektorat Daerah, diantaranya adalah peningkatan sumber daya aparatur pengawasan mclalui peningkatan jumlah personil pengawasan terutama yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional auditor schingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan secara mandiri tidak memerlukan pendampingan dari APIP lainnya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Uncontrolled Keywords: | Inspektorat Daerah, Good Governance | ||||||||
Subjects: | Akuntansi | ||||||||
Divisions: | Program Studi Akuntansi | ||||||||
Depositing User: | Editor Citra Novita Sari | ||||||||
Date Deposited: | 06 Oct 2020 03:10 | ||||||||
Last Modified: | 06 Oct 2020 03:10 | ||||||||
URI: | http://repository.stieken.ac.id/id/eprint/512 |
Actions (login required)
View Item |